Evaluasi Dana Hibah Pemprov Jabar Didukung Gerindra DPRD

Sambut Positif Langkah Gubernur Evaluasi Mekanisme Hibah

Bandung – Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengevaluasi mekanisme pengajuan dan penyaluran dana hibah untuk yayasan dan pondok pesantren. Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemprov dalam membenahi tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan akuntabel. Evaluasi dana hibah ini dinilai sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan pemerataan pembangunan.

“Saya rasa ini suatu langkah yang baik, agar dana hibah dari Pemprov Jabar bisa dikelola lebih efektif dan tepat sasaran. Kami juga menghimbau adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah, sehingga tidak hanya terbuka secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Rizaldy.

Pembangunan Harus Berdasarkan Data dan Kebutuhan Nyata

Rizaldy menekankan bahwa pembangunan daerah harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya berdasarkan aspirasi politik. Ia mengungkapkan bahwa data tahun 2024 menunjukkan adanya perlambatan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Bila kita melihat data, ada tren perlambatan laju pertumbuhan IPM di banyak wilayah. Artinya masih banyak PR yang mendesak di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Ini tentu perlu disikapi serius oleh Pemprov,” jelasnya.

Fokus pada Infrastruktur Dasar: Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Fraksi Gerindra DPRD Jabar menyambut baik kebijakan Pemprov yang memfokuskan alokasi APBD 2025 pada pembangunan infrastruktur dasar. Sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat dianggap sebagai prioritas utama yang perlu ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Evaluasi dana hibah menjadi bagian penting dari kebijakan berbasis kebutuhan ini.

“Sudah tepat jika Pemprov Jabar memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor mendasar. Pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat adalah prioritas yang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap mandat kesejahteraan rakyat,” tegas Rizaldy.

Komitmen Fraksi Gerindra: Transparansi dan Pemerataan

Fraksi Gerindra di DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar lebih merata dan berkeadilan. Bagi Fraksi Gerindra, pemerataan tidak hanya terkait alokasi anggaran, tetapi juga keberpihakan pada data, perencanaan jangka panjang, dan akuntabilitas APBD.

“Kami dari Fraksi Gerindra siap bekerja sama, memberikan masukan, dan mengawasi agar proses ini berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat kecil,” tutup Rizaldy.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Jawa Barat Bahas Realisasi Anggaran dan Kinerja Mitra Kerja