Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, mengusulkan pembentukan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru. Salah satu yang menjadi sorotan adalah BUMD Pangan, yang dirancang untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan sekaligus mendukung hilirisasi produk pertanian lokal.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok yang digelar pada 30 April 2025, Hamzah menjelaskan bahwa keberadaan BUMD Pangan sangat penting dalam membangun rantai pasok pertanian yang efisien. BUMD ini diharapkan dapat berfungsi sebagai off-taker hasil pertanian warga, membantu mengendalikan inflasi pangan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Usulan pembentukan BUMD ini mendapat sambutan positif dari Wali Kota Depok, yang menyatakan dukungannya terhadap inisiatif strategis tersebut. Selain BUMD Pangan, Komisi B juga mengajukan pembentukan BUMD Pengelolaan Aset, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi PAD Kota Depok.
Ketua Komisi B menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang DPRD Kota Depok dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga memperkuat struktur kelembagaan yang mendukungnya, termasuk melalui BUMD,” ujar Hamzah.
Adapun strategi ini juga sejalan dengan upaya Komisi B dalam memperkuat sektor perdagangan, perindustrian, UMKM, dan investasi. Diharapkan, kehadiran BUMD baru ini mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.
Leave a Reply