KUNINGAN — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., menyoroti pengelolaan Waduk Darma di Kabupaten Kuningan. Menurutnya, sebagai aset milik Pemprov Jabar, waduk tersebut seharusnya tidak hanya memberikan pemasukan ke provinsi, tetapi juga kontribusi nyata bagi masyarakat lokal.
“Waduk Darma itu memang aset provinsi dan dikelola oleh BUMD, tapi jangan sampai masyarakat sekitar hanya menanggung dampak negatifnya,” tegas Tina, Rabu (11/6/2025).
Tina Wiryawati Minta Skema Bagi Hasil yang Adil
Tina menilai, perlu ada skema bagi hasil, CSR, atau program kolaboratif agar warga di sekitar Waduk Darma turut merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan aset tersebut.
Ia mencontohkan, saat waduk tertutup eceng gondok, pemerintah daerah setempat yang justru menanggung beban penanganan. “Kalau beban ditanggung daerah, maka keuntungannya juga harus ada porsi untuk masyarakat sekitar,” ujarnya.
Dorong Kerja Sama Antara Pemprov dan Pemkab
Politisi Partai Gerindra ini mendorong kerja sama antara Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya dalam regulasi pengelolaan dan distribusi manfaat aset strategis.
“Jangan hanya dilihat dari sisi profit untuk provinsi. Desa-desa penyangga juga harus diberdayakan agar tercipta keadilan ekonomi di wilayah sekitar,” tuturnya.
Pemerataan Manfaat sebagai Wujud Pembangunan Berkeadilan
Bagi Tina Wiryawati, pengelolaan aset seperti Waduk Darma Kuningan seharusnya mengedepankan prinsip keadilan. Menurutnya, inilah indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Aset publik harus membawa manfaat langsung ke masyarakat sekitar. Inilah bentuk pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.
Leave a Reply