DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Pradi Supriatna, S.Kom., M.M.S.I., mengajak pengasuh dan pengelola pesantren di Kota Depok untuk memanfaatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Jumat (8/8/2025). Giat ini digelar di Kebun Duren, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong. Dalam giat hadir Lurah Kalimulya Syafrudin, tokoh Muslimat NU Hj. Tuti Alawiyah, ketua RW/RT, kader PKK, serta Posyandu. Dalam suasana hangat, Bang Pradi mengapresiasi masyarakat Depok yang telah menjaga kondusivitas selama Pemilu 2024, serta mengajak semua pihak kembali bersatu untuk membangun daerah pascapemilu dan pilkada.
Isi Perda No.1 Tahun 2021 untuk Pesantren
Bang Pradi menjelaskan, Perda No.1 Tahun 2021 memuat berbagai bentuk fasilitasi bagi pesantren, antara lain dukungan pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana, pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, bantuan operasional, hingga penguatan kemandirian ekonomi pesantren.
Perda ini juga memberi peluang bagi pesantren untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak.
Pradi Supriatna dan Dorongan Perjuangan Hibah yang Lebih Merata
Sebagai anggota Komisi I dan Badan Anggaran DPRD Jabar, Bang Pradi menyoroti distribusi hibah yang dinilainya belum merata. Tahun lalu, Depok hanya menerima sekitar Rp250 juta, jumlah yang dianggap belum mencukupi untuk mendukung seluruh kebutuhan yayasan dan pesantren.
“Saya ingin para pengasuh pesantren di Depok bisa memanfaatkan Perda ini dengan aktif menyampaikan usulan saat masa reses atau melalui jalur resmi, agar dukungan Pemprov Jabar benar-benar dirasakan,” tegasnya.
Leave a Reply