Tobias Ginanjar Sayiddina, S.A.P., menegaskan komitmennya mengawal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan saat bertemu warga RW 14 Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pengawasan DPRD merupakan instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar kembali pada kepentingan masyarakat. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar terus mengoptimalkan efisiensi anggaran melalui relokasi program pembangunan yang paling mendesak.
Infrastruktur sebagai Pemacu Ekonomi
Tobias menyampaikan bahwa infrastruktur masih menjadi bidang yang menyerap alokasi anggaran terbesar. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah Jabar—termasuk Bandung Barat—akan mempermudah akses, memperlancar distribusi barang, dan mempercepat roda perekonomian. Semakin baik mobilitas masyarakat, semakin cepat pertumbuhan ekonomi desa dan kota.
Tobias: Pemberdayaan Ekonomi Desa Lewat Koperasi
Selain infrastruktur fisik, Tobias menekankan pentingnya pembangunan ekonomi di tingkat desa. Ia menjelaskan bahwa program pemerintah pusat melalui Koperasi Merah Putih membawa peluang besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Koperasi desa diharapkan menjadi wadah bagi warga untuk mengembangkan usaha, memperoleh permodalan, dan membangun rantai pasok yang lebih kuat tanpa ketergantungan pada rentenir atau pinjaman ilegal.
Tobias mendorong perangkat desa untuk memaksimalkan potensi lokal yang ada di setiap wilayah. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi hanya dapat berjalan jika masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan dan tata kelola usaha desa.
Penguatan SDM dan Pelayanan Publik
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan akses layanan kesehatan. Menanggapi hal itu, Tobias menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengoptimalkan layanan kesehatan daerah, salah satunya dengan meningkatkan status RSUD agar lebih mampu menangani pelayanan masyarakat miskin.
Ia memastikan bahwa Pemprov Jabar telah menjamin pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. RSUD dan puskesmas tidak boleh menolak pasien kurang mampu karena seluruh biaya layanan dijamin pemerintah.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Menutup pertemuan, Tobias kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada kebijakan dari atas, tetapi harus diperkuat oleh partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif, Tobias optimistis pembangunan ekonomi Bandung Barat dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.
Leave a Reply