gerindrajabar.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Selain menyasar jutaan penerima manfaat, program ini juga melibatkan anggaran besar dan jaringan pelaksana yang tersebar di berbagai daerah.
Anggota DPRD Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah dapur yang beroperasi. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang menjalankan program menjadi faktor penting untuk memastikan layanan berjalan aman, profesional, dan tepat sasaran.
Sertifikasi SDM Dinilai Perlu
Andhika mengusulkan agar Jawa Barat menjadi salah satu daerah pelopor dalam pengembangan program sertifikasi bagi SDM Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program tersebut dinilai dapat meningkatkan standar pelayanan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan MBG.
Sertifikasi dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari higiene dan sanitasi, keamanan pangan, manajemen operasional dapur, pengelolaan logistik, hingga administrasi dan pelaporan. Dengan standar kompetensi yang jelas, kualitas layanan kepada penerima manfaat diharapkan semakin terjaga.
Perkuat Transparansi dan Pengawasan
Menurut Andhika, program berskala besar seperti MBG membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat tata kelola program.
Ia menilai sertifikasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah berbagai risiko operasional. Langkah tersebut juga dapat membantu memastikan setiap proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, Andhika mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan MBG. Sistem digital dinilai dapat meningkatkan transparansi mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi makanan, hingga pelaporan kegiatan.
Berpotensi Gerakkan Ekonomi Lokal
Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak-anak, MBG juga dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Program ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok penyediaan kebutuhan pangan.
Andhika mengacu pada hasil survei Dewan Ekonomi Nasional yang menunjukkan sebagian besar SPPG telah bekerja sama dengan pelaku UMKM dalam mendukung operasional program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berperan dalam sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mulai memberikan dampak ekonomi di tingkat lokal.
Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk mewujudkan program sertifikasi SDM SPPG, Andhika menilai diperlukan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dinas terkait, lembaga sertifikasi profesi, hingga perguruan tinggi dapat mengambil peran sesuai bidang masing-masing.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, tetapi juga membuka peluang lahirnya tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui.
MBG Investasi Jangka Panjang
Andhika menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus didukung tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan SDM yang profesional.
Ia berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
