gerindrajabar.id — Ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air di sejumlah daerah, terutama wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, menilai pembangunan infrastruktur pengairan perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan sarana pengairan memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.
Infrastruktur Air Perlu Dipercepat
Prasetyawati mengatakan pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program tersebut mencakup pembangunan jalan, infrastruktur pengairan, serta sarana permukiman yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Ia berharap berbagai program yang telah direncanakan dapat terus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Percepatan tersebut perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Antisipasi Risiko Kekeringan
Menurut Prasetyawati, pembangunan infrastruktur pengairan harus mampu menjawab kebutuhan daerah yang berpotensi terdampak kemarau panjang. Karena itu, pembangunan irigasi, situ, waduk, hingga embung desa perlu menjadi perhatian.
Embung desa dinilai dapat menjadi solusi di wilayah yang sering mengalami kekurangan air saat musim kemarau. Selain menyimpan cadangan air, embung juga berfungsi membantu pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
Banyak Manfaat Infrastruktur Pengairan
Prasetyawati menjelaskan bahwa infrastruktur pengairan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air. Sarana tersebut juga memiliki manfaat lain, seperti mendukung konservasi air dan membantu mengurangi risiko banjir saat musim hujan.
Selain itu, beberapa infrastruktur seperti waduk dan situ juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata maupun aktivitas produktif masyarakat.
Karena itu, keberadaan infrastruktur pengairan perlu dijaga dan dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Pengelolaan Aset Perlu Diperkuat
Menurut Prasetyawati, berbagai infrastruktur pengairan yang telah dibangun merupakan aset pemerintah yang harus dikelola dengan baik. Ia menilai inventarisasi dan sertifikasi aset perlu dipercepat untuk memastikan pemanfaatannya berjalan optimal.
Langkah tersebut juga penting untuk memperkuat pengawasan terhadap aset yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Tingkatkan Kualitas Pembangunan
Prasetyawati berharap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengairan pada 2026 dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, dan koordinasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas pekerjaan yang terjamin, serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat.
