gerindrajabar.id — Pembangunan desa memiliki posisi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Berbagai potensi yang tumbuh di desa, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan hingga usaha mikro, dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola dan terhubung dengan pasar secara baik.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jabar 9 (Bekasi), Syahrir, menilai arah pembangunan nasional yang menempatkan kemandirian pangan, ketahanan energi, penguatan ekonomi rakyat, hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan perlu diterjemahkan hingga tingkat desa.
Sebagai anggota Komisi 1 dan Bapemperda DPRD Jawa Barat, Syahrir mengajak legislatif, eksekutif, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah pusat agar tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Desa Jadi Kekuatan Ekonomi Rakyat
Menurut Syahrir, desa memiliki sumber daya yang dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, serta pengelola koperasi merupakan bagian penting dari rantai ekonomi yang perlu mendapatkan dukungan.
Kemandirian tersebut dapat diperkuat dengan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memastikan hasil produksi memiliki akses pasar. Produksi pangan yang meningkat, misalnya, akan memberikan dampak lebih besar apabila hasilnya terserap melalui rantai distribusi yang baik.
Karena itu, pembangunan desa perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan koperasi, industri, hingga konsumen.
Koperasi Hubungkan Desa dengan Pasar
Syahrir melihat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Koperasi dapat menjadi penghubung antara produsen di desa dengan pasar sekaligus membantu membangun rantai distribusi yang lebih efisien.
Melalui pola tersebut, hasil produksi masyarakat tidak berhenti sebagai bahan mentah. Produk dari desa dapat dikembangkan melalui proses pengolahan sehingga menghasilkan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi baru.
Hal yang sama berlaku bagi UMKM. Menurut Syahrir, pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan agar mampu berkembang melalui akses permodalan, pendampingan, pemanfaatan teknologi, digitalisasi, hingga peningkatan kualitas produk.
Hilirisasi Buka Peluang Kerja
Pembangunan desa juga perlu terhubung dengan kebijakan hilirisasi. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tidak semestinya hanya dijual dalam bentuk bahan mentah apabila masih dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
Dengan pengolahan di dalam negeri, rantai ekonomi menjadi lebih panjang dan membuka peluang munculnya lapangan kerja baru. Nilai tambah tersebut pada akhirnya diharapkan kembali memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah penghasil.
Syahrir menilai penguatan ekonomi desa juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kewirausahaan menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengambil peluang dari perubahan ekonomi.
Infrastruktur Jadi Penopang Ekonomi Desa
Menurut Syahrir, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur dasar. Jalan desa, akses transportasi, air bersih, listrik, serta jaringan internet menjadi kebutuhan yang dapat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat.
Ketersediaan infrastruktur juga membuka akses yang lebih luas bagi produk desa menuju pasar. Di sisi lain, konektivitas digital dapat membantu UMKM dan pelaku usaha lokal memperluas pemasaran.
Perhatian terhadap generasi muda dan perempuan juga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi desa. Desa perlu memiliki lingkungan yang mampu menyediakan peluang kerja, pelatihan, kewirausahaan, ekonomi kreatif, serta pemanfaatan teknologi agar generasi muda memiliki alasan untuk membangun masa depan dari daerahnya sendiri.
Kebijakan Pusat Harus Terasa di Desa
Bagi Syahrir, berbagai program pembangunan nasional pada akhirnya harus dapat dirasakan masyarakat di tingkat paling dekat dengan kehidupan mereka. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat menjadi penting dalam mengawal implementasinya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan dapat dilihat ketika petani semakin sejahtera, nelayan dan peternak berkembang, UMKM naik kelas, koperasi semakin kuat, industri tumbuh, serta lapangan kerja bertambah.
Dengan pengawalan bersama, kebijakan pembangunan diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pemerintah, tetapi benar-benar mendarat di desa dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Bagi Syahrir, desa yang produktif, koperasi yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas, dan industri yang terhubung dengan potensi lokal merupakan bagian dari jalan menuju ekonomi Indonesia yang semakin mandiri.
