Bandung — Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat saat ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang membutuhkan kesinambungan. Berbagai sektor infrastruktur yang menjadi perhatian utama adalah jalan, infrastruktur pengelolaan air, serta infrastruktur permukiman. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, memang sudah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan dan memelihara infrastruktur ini, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Namun, meski telah ada upaya nyata, hasil yang dirasakan masyarakat di beberapa wilayah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya infrastruktur yang masih mengalami kerusakan. Terutama, kerusakan pada jalan-jalan utama yang menjadi penghubung antarwilayah, saluran irigasi untuk kebutuhan pertanian, serta infrastruktur yang mendukung pemukiman warga di pedesaan maupun perkotaan.
“Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam APBD Provinsi Jawa Barat,” ungkap Ir. Hj. Prasetyawati, MM, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, dalam keterangannya kepada media pada Senin (1/9). Menurutnya, pembangunan yang menyentuh infrastruktur vital ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.
Prasetyawati menambahkan bahwa aspirasi mengenai perlunya pembenahan infrastruktur juga sering disampaikan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor. Aspirasi ini kerap muncul dalam kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD serta dalam berbagai kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Keluhan masyarakat yang paling sering disampaikan adalah terkait kerusakan jalan, irigasi yang tidak berfungsi optimal, serta permasalahan infrastruktur pemukiman yang kurang memadai. Keluhan-keluhan ini muncul karena masyarakat sangat bergantung pada infrastruktur yang baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial.
Mengenai tindak lanjut dari aspirasi tersebut, Prasetyawati mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Akan tetapi, dengan anggaran yang terbatas dalam APBD, penyelesaian masalah infrastruktur ini masih jauh dari kata tuntas. Oleh karena itu, untuk perbaikan ke depan, Prasetyawati menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta sinergitas antara berbagai pihak. Sinergitas ini harus dilakukan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sinergitas antara DPR RI, khususnya anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, serta DPRD di tingkat Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Prasetyawati.
Menurutnya, kerja sama yang solid antara lembaga legislatif di berbagai tingkatan akan mempercepat proses perbaikan infrastruktur. Dengan adanya sinergitas ini, diharapkan setiap wilayah di Jawa Barat, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami ketertinggalan, bisa menikmati infrastruktur yang layak. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Ke depannya, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas dalam setiap penyusunan anggaran daerah. Terlebih, dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang memadai, pemerintah harus memastikan bahwa program-program pembangunan dapat terus berjalan dengan dukungan anggaran yang mencukupi. Sinergitas antarinstansi dan dukungan masyarakat juga menjadi kunci suksesnya pembangunan di Jawa Barat.
Leave a Reply