gerindrajabar – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerukan agar perusahaan-perusahaan yang membangun pabrik di wilayah Jawa Barat juga membuka kantor pusatnya di provinsi ini. Pernyataan itu disampaikan dalam forum detikcom Regional Summit 2025, sebagai respons atas ketimpangan fiskal yang selama ini dirasakan masyarakat Jabar.
Menurut Dedi, banyak perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat namun tetap berkantor pusat di Jakarta atau daerah lain. Akibatnya, pajak penghasilan karyawan (PPh 21) yang seharusnya menjadi pemasukan bagi kas daerah Jawa Barat justru mengalir ke luar wilayah.
“Jakarta punya kantor cuma 30×40 meter, tapi bisa menghasilkan pendapatan daerah miliaran rupiah karena PPh 21 dari karyawan industri di Jabar dibayarkan di sana,” tegas Dedi.
Desa Tertinggal di Tengah Kawasan Industri
Dedi juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang terjadi di sekitar kawasan industri. Meski ada investasi besar-besaran, masyarakat desa di sekitarnya kerap tidak merasakan manfaat langsung. Infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, hingga layanan publik masih jauh tertinggal.
“Ada pelabuhan, bandara, kawasan industri besar, tapi desa di sampingnya jalannya masih setapak,” ujarnya.
“Akhirnya masyarakat datang ke perusahaan bawa proposal Agustusan, kegiatan karang taruna, karena kebutuhan dasar desanya tak terpenuhi.”
Menurut Dedi, hal ini terjadi karena pendapatan daerah tidak mencerminkan aktivitas ekonomi riil yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, ada ketimpangan antara beban sosial yang ditanggung Jawa Barat dan manfaat fiskal yang dinikmati daerah lain.
Dorong Reformasi Iklim Investasi
Gubernur Dedi menegaskan pentingnya reformasi dalam iklim investasi nasional. Ia berharap, ke depan ada regulasi yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil, termasuk kewajiban mendirikan kantor pusat di lokasi operasional utama.
“Kita tidak ingin Jabar hanya jadi tempat buangan residu industri, sementara daerah lain menikmati hasilnya. Harus ada pemerataan yang adil,” pungkasnya.
Sikap Kami: Perjuangkan Keadilan untuk Daerah Penghasil
Sebagai partai yang selalu membela kepentingan rakyat dan daerah, kami mendukung penuh sikap Gubernur Dedi Mulyadi. Pembangunan ekonomi nasional tidak boleh meninggalkan daerah yang menjadi tulang punggung produksi.
Keadilan fiskal harus diperjuangkan. Jika industri berdiri dan beroperasi di tanah Jawa Barat, maka manfaat ekonominya juga harus dinikmati oleh rakyat Jawa Barat. Pajak harus kembali ke rakyat, bukan hanya ke ibukota.
“Kami akan terus mengawal kebijakan fiskal yang berpihak kepada daerah penghasil. Karena keadilan bukan sekadar slogan, tapi hak setiap warga negara.”
Baca Juga : Dedi Mulyadi Tegaskan Loyalitas: Presiden Kami Prabowo Subianto
Leave a Reply