gerindrajabar.id — Swasembada pangan 2026 menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah tantangan global. Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V, Andhika Surya Gumilar, menilai keberhasilan agenda tersebut sangat ditentukan oleh peran daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat secara efektif di lapangan.
Melalui kebijakan yang dijalankan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah menargetkan penyerapan gabah dan beras hingga 4 juta ton pada 2026. Selain itu, penguatan cadangan pangan untuk komoditas strategis terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga di masyarakat.
Capaian tersebut diperkuat dengan kembalinya status swasembada pangan nasional pada awal 2026. Namun, tantangan perubahan iklim, termasuk potensi El Nino, tetap perlu diantisipasi melalui langkah yang adaptif di tingkat daerah.
Peran Daerah dalam Implementasi
Menurut Andhika, Jawa Barat memiliki posisi krusial sebagai salah satu lumbung padi nasional. Oleh karena itu, implementasi kebijakan di daerah harus berjalan selaras dengan arah kebijakan pusat, terutama dalam hal distribusi, akses petani terhadap teknologi, serta penguatan cadangan pangan lokal.
Ia menilai peningkatan produktivitas pertanian perlu dilakukan melalui modernisasi alat dan optimalisasi lahan. Selain itu, penguatan rantai pasok menjadi penting agar distribusi pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit berjalan lebih efisien dan merata.
Strategi Penguatan Ketahanan Pangan
Perlindungan terhadap petani juga menjadi perhatian, terutama dalam hal akses pembiayaan dan kepastian harga. Dukungan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah dinamika pasar.
Di sisi lain, diversifikasi pangan berbasis potensi lokal menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Dengan memperluas pilihan konsumsi, ketahanan pangan akan lebih tangguh dalam menghadapi risiko ke depan.
Andhika menilai sinergi antara pemerintah daerah, BUMD pangan, dan sektor swasta perlu diperkuat agar kebijakan nasional dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan koordinasi yang terintegrasi, ketahanan pangan di Jawa Barat diharapkan semakin kokoh sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
Leave a Reply