gerindrajabar.id — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat masih menuai berbagai keluhan dari masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Menurut Andhika, berbagai kendala yang muncul harus menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sistem penerimaan siswa baru, kata dia, harus mampu memberikan kemudahan, transparansi, dan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik.
Keluhan Masyarakat Perlu Ditindaklanjuti
Andhika mengungkapkan bahwa dirinya menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan SPMB tahun ini. Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan akses aplikasi, proses verifikasi data, hingga pemahaman masyarakat terhadap tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kendala teknis semata. Pemerintah perlu memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat melalui sosialisasi yang lebih efektif.
Selain itu, mekanisme pengaduan juga harus berjalan cepat dan responsif sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani.
Evaluasi Sistem Harus Dilakukan Menyeluruh
Andhika mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah melakukan evaluasi terhadap sistem dan pengelolaan aplikasi SPMB. Namun, ia menilai perbaikan tidak boleh berhenti pada aspek digital saja.
Menurutnya, pemerintah perlu meninjau seluruh proses pelaksanaan SPMB, mulai dari kesiapan sistem, pelayanan kepada masyarakat, hingga efektivitas tahapan penerimaan siswa baru.
Dengan evaluasi yang menyeluruh, berbagai persoalan yang muncul tahun ini diharapkan tidak terulang pada pelaksanaan berikutnya.
Daya Tampung Sekolah Masih Menjadi Tantangan
Selain persoalan sistem, Andhika menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang masih belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahun.
Kondisi tersebut menyebabkan persaingan masuk sekolah negeri semakin tinggi dan menjadi salah satu sumber keresahan masyarakat saat proses penerimaan siswa baru berlangsung.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang melalui penambahan ruang kelas baru, pembangunan sekolah, serta pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.
Kawal SPMB yang Transparan dan Akuntabel
Andhika juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan bantuan masuk sekolah melalui jalur tidak resmi.
Menurutnya, seluruh proses penerimaan siswa harus berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem yang lebih baik, setiap anak di Jawa Barat diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Leave a Reply