gerindrajabar.id — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ir. Hj. Prasetyawati, M.M., menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur permukiman bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Ia menilai program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) perlu ditingkatkan baik dari sisi jumlah unit maupun ketepatan sasaran penerima.
Menurut Prasetyawati, kebutuhan hunian layak masih menjadi persoalan mendasar di sejumlah daerah. Kondisi ini terlihat dari masih adanya kasus satu rumah dihuni oleh puluhan orang, seperti yang terjadi di Kota Cimahi. Hal tersebut menunjukkan akses terhadap hunian layak masih perlu diperluas.
Prasetyawati Dorong Peningkatan Program Rutilahu
Prasetyawati menjelaskan, hingga tahun anggaran 2023, realisasi program Rutilahu di Jawa Barat baru mencapai sekitar 84 ribu unit rumah. Angka tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan kekurangan sekitar 16 ribu unit.
Ia menilai, peningkatan anggaran serta penajaman data penerima bantuan menjadi langkah penting agar program Rutilahu dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Alternatif Solusi Hunian Layak
Selain program Rutilahu, Prasetyawati juga mendorong adanya solusi lain untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang dinilai dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, berbagai program perumahan harus terus diperkuat agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
Prasetyawati berharap, dengan peningkatan program Rutilahu dan pengembangan Rusunawa, akses masyarakat terhadap hunian yang layak dapat semakin merata dan berkelanjutan.
Leave a Reply