gerindrajabar.id — Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membawa perubahan pada struktur pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perubahan skema pembagian pajak kendaraan bermotor membuat porsi penerimaan provinsi berkurang sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Ukasah Sulaeman, menilai kondisi tersebut perlu direspons dengan memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dampak UU HKPD terhadap PAD Jawa Barat
Penerapan UU HKPD mengubah komposisi pembagian hasil pajak kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam APBD.
Menurut Heri, perubahan kebijakan tersebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui penguatan sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap PAD. Karena itu, peran BUMD dinilai semakin penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah.
Optimalisasi BUMD Perlu Dipercepat
Sebagai pemegang saham pada sejumlah BUMD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memastikan setiap perusahaan daerah mampu meningkatkan kinerja usahanya. Penyertaan modal yang telah diberikan juga diharapkan menghasilkan manfaat yang nyata melalui peningkatan kontribusi terhadap PAD.
Heri menilai Bank BJB masih menjadi BUMD dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah. Di sisi lain, BUMD yang bergerak di sektor air bersih, infrastruktur, dan transportasi juga memiliki peluang untuk memperluas layanan sekaligus meningkatkan kinerja usaha.
Pengembangan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dinilai dapat memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Evaluasi dan Inovasi Jadi Langkah Strategis
Selain mendorong pengembangan usaha, Heri menilai evaluasi menyeluruh terhadap BUMD tetap diperlukan. Penilaian tersebut mencakup aspek keuangan, tata kelola, hingga prospek usaha masing-masing perusahaan daerah.
BUMD yang memiliki potensi perlu didorong melakukan inovasi dan meningkatkan profesionalisme. Sementara itu, perusahaan yang terus mengalami kerugian tanpa prospek perbaikan perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi sehingga pemerintah dapat menentukan langkah yang paling tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Heri berharap optimalisasi BUMD mampu menjadi salah satu strategi memperkuat PAD di tengah perubahan kebijakan fiskal. Dengan pengelolaan yang profesional, inovatif, dan akuntabel, BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
