gerindrajabar – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Karim, S.H., menegaskan komitmennya memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat Jawa Barat.
Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan, ia mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya regulasi ini bagi kesejahteraan petani.
Sosialisasi berlangsung di Aula Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur, dan dihadiri warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun. Abdul Karim, yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar, menjelaskan bahwa Perda Perkebunan menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan perkebunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
“Perda ini mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan,” ujar Abdul Karim.
Perda Perkebunan Dorong Produktivitas Petani
Ia menekankan, penerapan Perda harus dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan infrastruktur, dan kemudahan perizinan. Ketiga faktor tersebut menjadi kunci agar petani dapat mengembangkan hasil perkebunannya dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
Abdul Karim juga menilai pemahaman masyarakat terhadap isi Perda sangat penting. Dengan memahami regulasi, masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha perkebunan.
Pendampingan bagi petani dan pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perda. Menurutnya, langkah tersebut membantu menciptakan pengelolaan lahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dukungan Pemerintah dan Sinergi Pembangunan
“Kebijakan ini sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berorientasi pada keberlanjutan sektor perkebunan,” jelas Abdul Karim, yang berasal dari Daerah Pemilihan Kabupaten Cianjur.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga lahan produktif sekaligus mencegah kerusakan lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung dan mempercepat proses perizinan agar investasi di sektor perkebunan dapat berjalan lancar. Gubernur menggandeng Perhutani dan PTPN untuk mengoptimalkan aset perkebunan, termasuk pengembangan pariwisata kebun teh berbasis masyarakat.
Abdul Karim: Perkebunan Sebagai Penopang Ekonomi Daerah
Dengan sinergi antara DPRD dan Pemprov Jabar, Abdul Karim optimistis sektor perkebunan akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan tanpa mengganggu ekosistem alam.
“Melalui sosialisasi ini, saya berharap masyarakat Cianjur dan pelaku usaha perkebunan dapat memahami isi Perda agar pengelolaan lahan lebih efektif dan benar-benar menjadi penopang pembangunan daerah,” pungkasnya.
Leave a Reply