Dea Eka Rizaldi Tekankan Pentingnya Dukungan Anggaran untuk Petani dan Peternak di Jabar

gerindrajabar – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fokusnya pada sektor ketahanan pangan dan peternakan menjelang penyusunan anggaran 2026.
Anggota Komisi II, Dea Eka Rizaldi, S.H., hadir dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabupaten Bandung, Rabu (1/10/2025).

Rapat tersebut menjadi forum penting untuk memastikan setiap program yang diusulkan oleh mitra kerja benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat, khususnya para petani dan peternak yang menjadi ujung tombak sektor pangan daerah.

“Komisi II berkomitmen mendorong agar alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada petani dan peternak, sekaligus mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di Jawa Barat,” ujarnya.

Dea Eka Rizaldi menjelaskan, pembahasan RKUA-PPAS bukan hanya soal angka dan nominal, tetapi juga arah kebijakan pembangunan. Ia menilai, penguatan sektor pangan dan peternakan harus menjadi prioritas strategis mengingat perannya yang vital bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas alokasi anggaran, Komisi II juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi, serta memperluas akses pasar bagi produk pertanian dan peternakan lokal.

“Jawa Barat memiliki potensi besar di bidang pertanian dan peternakan. Tantangannya sekarang adalah bagaimana memastikan potensi itu bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Dea.

Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Langkah Komisi II DPRD Jabar ini mencerminkan semangat Partai Gerindra dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, khususnya pelaku sektor pertanian dan peternakan yang menjadi penopang utama ekonomi daerah.