gerindrajabar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, H. Syahrir, S.E., M.IPol, menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh anggota dewan bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) di wilayah Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Ahad (12/10/2025).
“Fungsi pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program pemerintahan — mulai dari tingkat desa hingga provinsi — berjalan sesuai aturan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syahrir di hadapan warga dan aparat desa.
Syahrir Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
Dalam kunjungannya, Syahrir meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik, termasuk kantor desa, kecamatan, serta unit pelayanan teknis (UPT) di wilayah Tarumajaya.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta perbaikan sistem administrasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.
Selain itu, ia juga melakukan pemantauan terhadap beberapa program prioritas daerah, seperti penyaluran bantuan sosial, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan.
“Kami mencatat beberapa kendala teknis dan administrasi yang masih perlu dibenahi. Hal-hal seperti ini akan kami bawa ke rapat komisi dan pembahasan di DPRD agar ada tindak lanjut konkret,” jelasnya.
Serap Aspirasi dan Dorong Pemerintahan Responsif
Kegiatan pengawasan ini juga menjadi ajang dialog langsung antara Syahrir dan masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Setia Mulya H. Ahmadi, S.Pd, Sekdes Nursan, Babinsa Parmadi, Bimaspol Arif Pramono, S.H, serta para tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat.
Warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari keterlambatan penyaluran bantuan, kekurangan tenaga pelayanan publik, hingga keterbatasan sarana kerja di kantor pemerintahan desa.
Syahrir menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan di tingkat komisi DPRD Jawa Barat.
“Aspirasi masyarakat ini menjadi catatan penting bagi kami. Fungsi pengawasan bukan hanya dilakukan di ruang rapat, tapi juga dengan hadir langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan rakyat,” tegasnya.
Masyarakat menyambut baik kegiatan pengawasan ini. Kehadiran wakil rakyat di tengah warga dinilai sebagai bentuk nyata komitmen DPRD Jawa Barat dalam membangun pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif.
“Kami ingin tata kelola pemerintahan di Jawa Barat semakin terbuka, melibatkan masyarakat, dan fokus pada pelayanan publik yang berkualitas,” pungkas Syahrir.
Leave a Reply