Tobias Ginanjar: Masyarakat Harus Terlibat Awasi Pemerintahan Daerah

gerindrajabar — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Tobias Ginanjar Sayidina, mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ajakan ini disampaikan saat Tobias melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada rakyat.

“Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Tobias.

Dorong Partisipasi Publik dalam Pengawasan

Tobias menekankan, pengawasan bukan hanya tanggung jawab DPRD, tapi juga memerlukan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dengan keterlibatan publik, kebijakan pemerintah dapat diawasi lebih terbuka dan akuntabel.

“Kegiatan seperti ini penting agar masyarakat memahami bahwa mereka juga punya peran dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” katanya.

Tobias Ginanjar: Aspirasi Warga Jadi Catatan Penting

Dalam kegiatan itu, warga menyampaikan keluhan, seperti pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya tercover Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pedagang kecil di sekitar sekolah.

Tobias berkomitmen untuk mencarikan solusi bersama pemerintah daerah agar masalah ini segera terselesaikan.

“Program MBG dari Presiden Prabowo Subianto bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun jika berdampak pada pedagang kecil, perlu disiasati agar mereka tetap bisa berjualan dengan jenis dagangan lain,” jelas Tobias.

Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Dapat Diakses Warga

Terkait layanan kesehatan, Tobias menegaskan bahwa Pemprov Jabar di bawah Gubernur Dedi Mulyadi berkomitmen memastikan warga tidak ditolak saat membutuhkan perawatan karena kendala biaya.

“Ini sudah menjadi komitmen pemerintah. Masalah ini harus segera diselesaikan agar layanan kesehatan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa anggaran pemerintah harus berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya angka di atas kertas.