gerindrajabar.id — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menyoroti sejumlah catatan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja, Kamis (2/4/2026).
Dalam pembahasan LKPJ 2025, Daddy Rohanady bersama Komisi IV DPRD Jawa Barat mencermati capaian indikator makro yang dinilai belum optimal. Salah satunya adalah koefisien gini atau gini ratio yang belum mencapai target. Kondisi ini masih menjadi pekerjaan rumah lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perlu ditangani secara serius.
Selain itu, persoalan tunda bayar turut menjadi perhatian utama. Komisi IV DPRD Jawa Barat mencatat adanya penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran, khususnya pada sektor perhubungan dan bina marga. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
Daddy Rohanady menegaskan bahwa penumpukan pembayaran di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Ia menekankan pentingnya disiplin perencanaan serta kepatuhan seluruh pelaksana pekerjaan terhadap mekanisme penagihan sesuai termin.
Menurutnya, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah dan harus segera dibenahi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD perlu dilakukan, baik dari sisi realisasi keuangan maupun efektivitas program.
Ia juga meminta seluruh OPD menjelaskan capaian kinerja secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan kekurangan yang sama.
Hasil pembahasan Daddy Rohanady terhadap LKPJ 2025 ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat sebagai langkah konkret untuk memperbaiki kekurangan serta memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan lebih optimal dan akuntabel.
Leave a Reply