gerindrajabar.id — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, M.M., bersama Panitia Khusus (Pansus) XIII melakukan kunjungan kerja ke Bank BJB Cabang Jakarta pada Jumat, 16 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislasi sekaligus pendalaman terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Kunjungan ini dilakukan setelah LKPJ Gubernur disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada 30 Maret 2026. Melalui agenda tersebut, Pansus XIII memperkuat proses telaah terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.
Dalami Kinerja dan Kesehatan Bank BJB
Dalam kunjungan tersebut, Prasetyawati menegaskan bahwa Bank BJB merupakan salah satu aset strategis daerah yang perlu dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, Pansus XIII melakukan pendalaman terhadap aspek kinerja serta tingkat kesehatan bank.
Prasetyawati menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup berbagai indikator, termasuk efektivitas operasional dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Hasil kajian tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
Evaluasi Program Pemerintah untuk Raperda
Selain meninjau kinerja internal Bank BJB, Pansus XIII juga mengevaluasi efektivitas penyaluran program-program pemerintah melalui lembaga perbankan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Prasetyawati menegaskan bahwa hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke depan. Dengan demikian, setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Perkuat Fungsi Pengawasan DPRD
Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen DPRD Jawa Barat, khususnya Fraksi Gerindra, dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pendalaman terhadap LKPJ tidak hanya dilakukan melalui rapat formal, tetapi juga melalui kunjungan langsung ke mitra strategis pemerintah daerah.
Melalui langkah ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Leave a Reply