gerindrajabar.id — Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menilai kegiatan pengawasan pemerintahan penting untuk memantau pelaksanaan pembangunan di daerah.
Kegiatan tersebut saat ini dilakukan para anggota DPRD Jawa Barat di daerah pemilihan masing-masing, termasuk di Kota Bandung. Selain memantau pembangunan, kegiatan itu juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Warga Sampaikan Aspirasi Sarana Lingkungan
Dalam kegiatan pengawasan pemerintahan di salah satu kelurahan Kecamatan Cibiru, warga menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan.
Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan dukungan fasilitas untuk kegiatan operasional posyandu dan PKK. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
Menurut Buky, pengawasan pemerintahan tidak hanya dilakukan untuk memantau pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Pengawasan juga dilakukan terhadap program yang didukung APBN dan program strategis nasional lainnya.
MBG Dinilai Bantu Gerakkan Ekonomi
Salah satu program yang ikut dipantau dalam kegiatan tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Buky menilai program itu tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga membuka peluang kerja dan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
Ia mengatakan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kewajiban menggunakan bahan baku pangan dari masyarakat sekitar.
Pelaksanaan MBG Terus Dipantau
Menurut Buky, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis perlu terus dikawal agar berjalan sesuai ketentuan di lapangan.
Ia mengatakan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran program dapat ditindaklanjuti apabila dilengkapi data dan bukti yang jelas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki pelaksanaan program di lapangan.
Pelaksanaan MBG di Bandung Dinilai Normal
Khusus di Kota Bandung, Buky mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih berjalan dalam kondisi normal.
Meski sempat muncul laporan pengaduan dari masyarakat, hasil peninjauan di lapangan disebut tidak menemukan data akurat terkait pelanggaran pelaksanaan program tersebut.
Leave a Reply