gerindrajabar.id — Keterwakilan perempuan di parlemen kerap dipandang sebatas pemenuhan kuota administratif. Padahal, kehadiran perempuan memiliki peran krusial dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih berimbang dan inklusif.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra, Prasetyawati, menilai hambatan budaya patriarki dan stigma sosial masih menjadi penghalang perempuan untuk masuk ke ruang pengambilan keputusan, khususnya di Jawa Barat.
Akibatnya, banyak kebijakan belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, padahal perspektif tersebut dibutuhkan sebagai penyeimbang dalam merumuskan regulasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kuota 30 Persen Harus Berdampak
Menurutnya, keterwakilan 30 persen tidak boleh berhenti pada angka semata. Perempuan perlu melek politik, memahami proses kebijakan, serta memiliki kapasitas, keberanian, dan ruang untuk aktif terlibat dalam setiap pengambilan keputusan.
Tanpa itu, kehadiran perempuan berisiko hanya menjadi simbol tanpa pengaruh nyata terhadap arah kebijakan, bahkan cenderung tidak mampu mengawal isu-isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan perempuan itu sendiri.
Perempuan dan Kekuatan Ekonomi Digital
Prasetyawati menilai kesenjangan tersebut berdampak pada sektor ekonomi. Hampir 60 persen pelaku UMKM digital berasal dari perempuan, menjadikan mereka motor penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Namun, banyak pelaku usaha perempuan masih menghadapi kesenjangan literasi digital. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat—terutama dalam infrastruktur dan pelatihan—potensi ini sulit berkembang optimal.
Dari Representasi ke Pengaruh Nyata
Prasetyawati menegaskan, perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar pelengkap. Partai politik perlu memberikan ruang strategis agar perempuan dapat ikut menentukan arah kebijakan, termasuk dalam mendorong ekspor dan formalisasi usaha.
Ketika perempuan melek politik dan kuat di sektor ekonomi, mereka tidak hanya menjadi penopang keluarga, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Leave a Reply