gerindrajabar.id — Penataan organisasi pemerintahan menjadi bagian penting dalam menjaga agar setiap perangkat daerah bekerja sesuai fungsi dan kebutuhan. Struktur yang tepat diharapkan dapat membuat koordinasi lebih sederhana sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengusulkan langkah tersebut melalui rencana rasionalisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usulan itu disampaikan dalam nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada sidang paripurna DPRD Jawa Barat, 11 September 2026.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, penggabungan sejumlah OPD dapat menjadi bagian dari penataan kelembagaan agar pemerintahan daerah berjalan lebih efektif dan efisien.
Taufik Hidayat Nilai Rasionalisasi OPD Perlu Dilakukan
Taufik menilai penataan kelembagaan perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Karena itu, ukuran perangkat daerah harus disesuaikan dengan fungsi serta proses kerja yang dijalankan.
Selain itu, efektivitas koordinasi dan efisiensi penggunaan sumber daya juga menjadi pertimbangan. Organisasi pemerintahan perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis.
Rencana perampingan OPD juga dinilai berkaitan dengan dinamika kebijakan nasional. Perubahan regulasi dapat berpengaruh terhadap struktur organisasi pemerintahan daerah sehingga penyesuaian kelembagaan menjadi bagian dari proses tersebut.
Penataan OPD Diharapkan Perkuat Pelayanan Publik
Bagi Taufik, rasionalisasi bukan sekadar mengurangi jumlah perangkat daerah. Penataan tersebut diharapkan menghasilkan struktur organisasi yang lebih rasional dan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.
Selanjutnya, struktur yang lebih tertata diharapkan mendukung pemerintahan yang profesional dan efisien. Pelayanan publik pun diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkualitas.
Dengan demikian, rasionalisasi OPD Jawa Barat menjadi bagian dari upaya menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan kebutuhan saat ini. Penataan kelembagaan diharapkan dapat memperkuat kinerja Pemprov Jabar sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
