Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, menyoroti penyusutan kawasan resapan air di Kota Depok saat berdiskusi bersama IJTI Depok pada Selasa, 10 Februari 2026. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan sebagai langkah konkret mengurangi risiko banjir.
Menanggapi dinamika yang sempat mencuat di kawasan Situ Tujuh Muara, Sawangan, Pradi menilai persoalan banjir tidak bisa dilepaskan dari keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, alam yang selama ini memberi manfaat harus dihormati melalui perencanaan tata ruang yang matang dan konsisten.
Tata Ruang Harus Tegas dan Konsisten
Pradi Supriatna menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW). Ia mengingatkan bahwa garis sempadan sungai dan zona hijau telah diatur secara jelas dalam regulasi. Karena itu, pembangunan di bantaran sungai atau kawasan resapan air seharusnya tidak lagi terjadi.
Sebagai legislator yang membidangi pemerintahan dan perizinan, ia mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC), guna memastikan pengawasan berjalan dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, langkah korektif perlu dilakukan sejak dini agar dampak banjir dapat ditekan. Evaluasi bukan hanya pada proyek yang sudah berjalan, tetapi juga pada perizinan yang akan diterbitkan ke depan.
Pertahankan Situ dan Arahkan Hunian Vertikal
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga eksistensi situ-situ di Depok yang luasnya pernah mencapai sekitar 150 hektare. Penyusutan jumlah dan fungsi situ, menurutnya, harus menjadi alarm bagi semua pihak.
Pradi mendorong agar pembangunan ke depan lebih mengarah pada hunian vertikal, seperti rumah susun bersubsidi, guna mengurangi ekspansi horizontal yang menggerus lahan hijau. Penataan kota yang lebih estetik dan berkelanjutan dinilai menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir.
Bagi Pradi, menjaga keseimbangan alam bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, Depok diharapkan dapat berkembang tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Leave a Reply