gerindrajabar.id — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, menilai evaluasi tata ruang menjadi langkah konkret untuk mencegah peningkatan risiko bencana di Jawa Barat. Hal ini mengemuka menyusul kondisi sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Bandung, yang dalam sepekan terakhir dilanda banjir akibat curah hujan tinggi dan luapan Sungai Citarum.
Berdasarkan data di lapangan, sekitar 10.000 rumah warga terdampak banjir, disertai kerusakan infrastruktur pengairan seperti tanggul jebol. Kondisi ini memperkuat urgensi penanganan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menyentuh akar persoalan.
Tata Ruang Jawa Barat: Evaluasi Tata Ruang Jadi Kunci
Dalam pandangan Prasetyawati, persoalan bencana tidak bisa dilepaskan dari tata kelola ruang yang belum optimal. Alih fungsi lahan, terutama di kawasan lindung, dinilai menjadi salah satu faktor yang memperparah risiko bencana di berbagai daerah.
Ia menekankan pentingnya evaluasi pemanfaatan ruang di seluruh kabupaten dan kota, khususnya wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana.
Sinkronisasi Perencanaan Wilayah
Prasetyawati menilai, tata ruang harus disusun secara adaptif namun tetap berbasis data yang akurat. Perencanaan tidak boleh kaku, tetapi juga tidak bisa berubah tanpa kajian yang matang.
Sinkronisasi antara RTRW provinsi dan kabupaten/kota menjadi langkah penting untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang, sekaligus memastikan pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan.
Infrastruktur dan Keadilan Wilayah
Selain tata ruang, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian penting. Menurutnya, akses jalan, irigasi, air bersih, hingga listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi bagian dari hak dasar masyarakat.
Keterbatasan infrastruktur akan berdampak langsung pada biaya logistik, akses pendidikan, hingga kesejahteraan petani. Karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan keadilan antarwilayah.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat yang kerap menyebabkan tumpang tindih program. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas pembangunan di lapangan.
Sebagai solusi, diperlukan mekanisme perencanaan lintas wilayah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat.
Pembangunan Berbasis Lingkungan
Dalam jangka panjang, Prasetyawati menegaskan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan. Pendekatan yang eksploitatif dan mengabaikan keseimbangan lingkungan dinilai justru akan memperbesar risiko bencana di masa depan.
Ia mendorong agar setiap proyek strategis menjalani audit lingkungan serta mengedepankan pengembangan ekonomi hijau, seperti pertanian organik, ekowisata, dan energi terbarukan.
Menurutnya, pembangunan harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Tanpa lingkungan yang sehat, fondasi ekonomi juga akan rentan.
Leave a Reply