Syahrir Nilai Otonomi Daerah Penting untuk Pelayanan Publik di Jabar

gerindrajabar.id — Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir, menegaskan bahwa otonomi daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Otonomi Daerah Dorong Pelayanan Publik

Menurut Syahrir, otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Lebih dari itu, otonomi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Ia menilai penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pembangunan berjalan terintegrasi dan tidak parsial. Dengan tata kelola yang responsif, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi dan Digitalisasi Jadi Kunci

Syahrir juga menyoroti pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mendorong digitalisasi layanan serta penyederhanaan regulasi agar potensi daerah dapat berkembang tanpa hambatan administratif.

Menurutnya, kebijakan yang pro-investasi dan pro-rakyat akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Otonomi daerah juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menciptakan terobosan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Fokus pada Ketahanan Ekonomi dan SDM

Selain itu, Syahrir menekankan pentingnya swasembada pangan dan ketahanan ekonomi sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah. Hal ini memerlukan penguatan sumber daya manusia, terutama di tingkat desa dan kecamatan.

Aparatur daerah harus mampu mengimplementasikan teknologi dan regulasi terbaru secara efektif. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Penguatan Pengawasan Kesehatan dan Sosial

Di sektor lain, ia juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial. Integrasi data kemiskinan dan stunting antar lembaga dinilai perlu terus ditingkatkan.

Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi layanan kesehatan serta sistem rujukan terintegrasi menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan berbagai langkah tersebut, otonomi daerah di Jawa Barat diharapkan mampu menjadi pendorong utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.