gerindrajabar.id — Pertumbuhan kinerja PT BPR di Jawa Barat membuka peluang lebih besar bagi penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam perekonomian. Dengan jaringan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, BPR memiliki posisi strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan daerah.
Sekretaris Komisi 3 DPRD Jawa Barat Fraksi, Heri Ukasah Sulaeman, mengatakan capaian positif tersebut perlu diikuti dengan pengembangan kinerja dan dukungan pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan BPR dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pembangunan ekonomi Jawa Barat.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juni 2026, aset PT BPR tercatat telah mencapai sekitar Rp33 triliun hingga Rp34,24 triliun. Dari sisi penyaluran kredit, nilainya juga telah mencapai Rp24,69 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan yang cukup besar bagi BPR untuk memperluas perannya di tengah aktivitas ekonomi daerah.
Peran BPR Perlu Terus Diperkuat
Heri mengatakan penguatan BPR penting karena BUMD memiliki fungsi strategis sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Selain memberikan layanan keuangan, keberadaan BUMD juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, pengembangan BUMD di Jawa Barat hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak seluruh BUMD mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada kas daerah.
Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan tata kelola perusahaan, keterbatasan inovasi bisnis, serta belum maksimalnya sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
Karena itu, pertumbuhan positif PT BPR perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat peran BUMD. Dukungan pemerintah daerah diperlukan agar BPR dapat mengembangkan usaha sekaligus menjalankan fungsi ekonominya secara lebih optimal.
Sumedang Terapkan Digitalisasi BPR
Berdasarkan peninjauan Komisi 3 DPRD Jawa Barat, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota telah memberikan dukungan terhadap pengembangan PT BPR di wilayah masing-masing.
Kabupaten Sumedang menjadi salah satu contoh. Pemerintah daerah setempat telah memberikan fasilitasi dalam pengembangan layanan digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan BPR.
Selain digitalisasi, Pemkab Sumedang juga melakukan efisiensi pengelolaan operasional perusahaan. Pengembangan penyaluran kredit turut diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah dapat diarahkan pada kebutuhan konkret BPR. Inovasi yang telah berjalan di Sumedang juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang masih membutuhkan penguatan.
Evaluasi BPR Harus Menyeluruh
Heri menilai BPR yang belum menunjukkan perkembangan optimal perlu mendapatkan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi diperlukan agar persoalan yang menghambat pertumbuhan perusahaan dapat diketahui dan ditangani secara tepat.
Aspek yang perlu diperhatikan mencakup kondisi keuangan, kemampuan melakukan ekspansi usaha, serta tata kelola perusahaan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan BPR ke depan.
Selain evaluasi, inovasi yang sudah berhasil diterapkan di daerah tertentu dapat diadaptasi sesuai kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, pengembangan BPR tidak harus menggunakan pola yang sama, tetapi tetap memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap ekonomi daerah.
Penguatan BPR pada akhirnya diharapkan mampu memperbesar kontribusi BUMD terhadap pembangunan Jawa Barat. Dukungan pemerintah daerah, tata kelola yang baik, serta inovasi bisnis menjadi bagian penting agar pertumbuhan kinerja BPR dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
