Pemekaran Desa Mengemuka, Daddy Rohanady Soroti Percepatan Layanan Publik

gerindrajabar.id — Isu pemekaran desa kembali mengemuka dalam upaya mempercepat pelayanan publik di Jawa Barat. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat membawa isu tersebut dalam konsultasi ke Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Wakil Ketua Bapemperda, Daddy Rohanady, menilai pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, langkah ini juga berpotensi memperkuat serapan dana desa yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi di tingkat akar rumput.

Pemekaran Desa Jawa Barat dan Pemerataan Pembangunan

Menurutnya, pemekaran desa bukan sekadar penataan administratif, tetapi bagian dari strategi pemerataan pembangunan dari pusat ke daerah. Dengan bertambahnya jumlah desa, alokasi dana desa akan meningkat sehingga ruang pembangunan di tingkat lokal menjadi lebih luas.

Ia mencontohkan wilayah dengan jumlah penduduk besar seperti Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi untuk dimekarkan. Langkah ini dinilai dapat mendekatkan layanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini belum optimal.

Penyesuaian Produk Hukum Daerah

Selain pemekaran desa, Bapemperda juga mengonsultasikan revisi tata cara pembentukan regulasi daerah agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan nomenklatur menjadi “Produk Hukum Daerah” dinilai akan memberikan payung hukum yang lebih komprehensif bagi kebijakan pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, DPRD Provinsi Jawa Barat diposisikan sebagai penggerak untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota menyesuaikan regulasi dengan ketentuan terbaru.

Arah Percepatan di Tingkat Daerah

Daddy Rohanady menilai daerah yang telah memenuhi syarat administratif, termasuk jumlah penduduk minimal, perlu segera memproses pemekaran desa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan pembangunan sekaligus peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara regulasi dan penataan wilayah, diharapkan pelayanan publik di Jawa Barat dapat semakin optimal. Pemekaran desa pun menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan berbasis masyarakat secara berkelanjutan.