gerindrajabar.id — Membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara membutuhkan lebih dari sekadar regulasi dan pengawasan. Komitmen penyelenggara negara untuk bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung etika dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang kredibel.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026). Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan itu menghadirkan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, sebagai pembicara.
Kepercayaan Masyarakat Dibangun Melalui Integritas
Menurut Pradi, kualitas penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh komitmen setiap pejabat publik dalam menjalankan amanah. Ia menilai kepercayaan masyarakat tidak lahir dari janji, melainkan dari konsistensi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, setiap penyelenggara negara perlu mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sikap tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional sekaligus memperkuat legitimasi lembaga negara.
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Semakin Kompleks
Pradi berpandangan dinamika pemerintahan saat ini menuntut aparatur negara bekerja lebih profesional. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi setiap kebijakan sehingga penyelenggara negara dituntut mampu menjaga standar etika dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
Ia menilai penguatan nilai-nilai tersebut penting agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kewenangan maupun benturan kepentingan dapat diminimalkan sejak awal.
Budaya Kerja Berintegritas Perlu Diperkuat
Selain pengawasan yang efektif, Pradi menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang menjunjung integritas di seluruh lingkungan pemerintahan. Menurutnya, nilai tersebut harus menjadi bagian dari karakter aparatur negara, bukan hanya dipahami sebagai kewajiban administratif.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat. Kolaborasi yang didukung kesadaran moral setiap individu diyakini mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui forum yang digelar KNPI, Pradi berharap integritas terus menjadi landasan dalam menjalankan setiap amanah publik. Dengan komitmen tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus meningkat sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
