gerindrajabar.id — Kebutuhan rumah layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Garut masih menjadi persoalan yang terus mengemuka. Kondisi ini terjadi karena masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni akibat keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi II (Bidang Perekonomian), Dede Kusdinar, menilai persoalan Rutilahu tersebut harus ditangani secara lebih terarah dan berkelanjutan. Aspirasi terkait rumah layak huni juga kerap muncul dalam kegiatan pengawasan di daerah, termasuk pada April 2026.
Rutilahu Garut: Percepatan Program Jadi Kunci
Menurut Dede Kusdinar, upaya perbaikan Rutilahu telah berjalan melalui program bantuan pemerintah setiap tahun. Namun, cakupannya masih perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, sinergi antarlevel pemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Kolaborasi yang terintegrasi diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dede Kusdinar juga menegaskan bahwa penguatan program bedah rumah harus terus dilakukan. Dengan langkah yang konsisten, target pengurangan rumah tidak layak huni dapat dicapai secara bertahap.
Lebih lanjut, penyediaan rumah layak huni tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hunian yang layak akan mendukung kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas warga.
Dengan komitmen yang berkelanjutan, ia berharap program perbaikan rumah di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih optimal. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan hunian yang lebih layak dan berkeadilan bagi masyarakat.
Leave a Reply