gerindrajabar.id — Di tengah besarnya jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dinilai masih belum merata. Dari 41 BUMD yang ada, Bank BJB justru disebut sebagai perusahaan daerah yang paling dekat dengan kebutuhan warga.
Penilaian itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat, Heri Ukasah Sulaeman. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya tidak hanya menjadi perusahaan milik pemerintah daerah, tetapi juga mampu memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
BUMD Dinilai Belum Optimal
Heri menilai puluhan BUMD di Jawa Barat sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, manfaat sebagian besar perusahaan daerah tersebut dinilai masih belum terlihat secara luas di tengah masyarakat. Karena itu, penguatan peran dan pembenahan tata kelola BUMD dinilai perlu terus dilakukan.
Ia menambahkan, keberadaan BUMD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Bank BJB Disebut Paling Terasa
Di antara puluhan BUMD yang ada, Bank BJB dinilai menjadi yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Heri, hal itu terlihat dari layanan permodalan dan penyaluran kredit yang langsung menyentuh kebutuhan warga, termasuk pelaku usaha dan masyarakat produktif di daerah. Legislator Partai Gerindra tersebut menilai akses pembiayaan masih menjadi kebutuhan penting masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.
Dalam sejumlah kegiatan pengawasan DPRD Jawa Barat, masyarakat juga disebut berharap layanan kredit Bank BJB dapat terus diperluas agar semakin mudah dijangkau.
Kredit Dinilai Bantu Program Masyarakat
Heri menjelaskan penyaluran kredit Bank BJB saat ini berjalan seiring dengan berbagai kebutuhan masyarakat dan program pemerintah.
Salah satunya melalui dukungan pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bank BJB diketahui memberikan fasilitas kredit kepada pemilik SPPG dengan tenor pembayaran hingga tiga tahun.
Meski demikian, Heri berharap bunga pinjaman bagi masyarakat dapat dibuat lebih ringan agar akses pembiayaan menjadi lebih terjangkau.
BPR Didorong Lebih Aktif
Selain Bank BJB, Heri juga menyoroti keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di sejumlah daerah Jawa Barat. Ketua DPC Gerindra Sumedang tersebut berharap pembinaan terhadap BPR dapat diperkuat agar penyaluran kredit kepada masyarakat berjalan lebih optimal.
Namun, penyaluran kredit tetap harus memperhatikan kualitas pembiayaan dan batas Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah. NPL merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit macet dalam sistem perbankan.
Jika angka kredit bermasalah terlalu tinggi, kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan bank dan menghambat penyaluran kredit kepada masyarakat.
Leave a Reply