gerindrajabar.id — Kebijakan baru terkait transportasi online menjadi sorotan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monas, Jakarta. Pemerintah menegaskan langkah untuk memperbaiki kesejahteraan pengemudi ojek online melalui pengaturan yang lebih adil.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikator perlu diubah. Ia menilai potongan yang selama ini dibebankan kepada pengemudi terlalu besar dan tidak mencerminkan keadilan.
Potongan Aplikator Dipangkas
Pemerintah menetapkan kebijakan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur perlindungan pekerja transportasi online, termasuk pembagian pendapatan yang lebih berpihak kepada pengemudi.
Dalam kebijakan tersebut, porsi penghasilan untuk pengemudi ditingkatkan secara signifikan. Jika sebelumnya sekitar 80 persen, kini ditargetkan menjadi minimal 92 persen bagi pengemudi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan rasa keadilan bagi para pekerja di sektor transportasi online.
Perlindungan Sosial Diperkuat
Selain pengaturan pendapatan, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial bagi pengemudi. Program jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, serta asuransi kesehatan menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
Pemerintah juga memberikan keringanan iuran jaminan sosial, termasuk potongan hingga 50 persen untuk beberapa program perlindungan bagi pekerja non-penerima upah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pekerja di sektor informal mendapatkan perlindungan yang layak.
Selain itu, pemerintah juga mendorong berbagai program lain seperti kenaikan upah minimum, penyediaan rumah bersubsidi, hingga pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir.
Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial dan memastikan setiap pekerja memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Leave a Reply