gerindrajabar.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pada tahun 2025 hingga 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, perhatian pembangunan dinilai perlu diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan tahun 2027. Menurutnya, pembangunan fisik perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.
Penanggulangan Kemiskinan Jadi Tahap Berikutnya
Buky menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, manfaat pembangunan akan lebih terasa apabila diikuti program yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai penanggulangan kemiskinan perlu menjadi fokus berikutnya agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat.
Angka Kemiskinan Masih Perlu Ditekan
Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2025, tingkat kemiskinan berada pada angka 6,78 persen. Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 51 juta jiwa, Buky menilai masih banyak warga yang membutuhkan dukungan melalui program pemberdayaan.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat Jadi Solusi
Menurut Buky, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Program tersebut perlu dirancang agar mampu meningkatkan keterampilan, membuka peluang usaha, dan menciptakan sumber pendapatan baru.
Ia menegaskan pemberdayaan yang berkelanjutan akan membantu masyarakat menjadi lebih mandiri sehingga tidak bergantung pada bantuan sosial semata.
UMKM dan Perempuan Berperan Dorong Kesejahteraan
Buky menilai perkembangan industri kreatif dan UMKM di Kota Bandung menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan mampu menciptakan lapangan usaha baru. Model pemberdayaan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah di Jawa Barat.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, khususnya melalui sektor informal dan usaha mikro. Menurutnya, semakin banyak perempuan yang berdaya secara ekonomi, semakin besar pula peluang meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.
