gerindrajabar.id — Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Bagi Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Andhika Surya Gumilar, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesempatan yang setara bagi masyarakat di seluruh wilayah.
Andhika menilai pembangunan tidak cukup hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan kawasan perkotaan. Masyarakat di wilayah desa dan pelosok juga perlu mendapatkan akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Subang, Sumedang, dan Majalengka, Andhika melihat pemerataan masih menjadi pekerjaan penting Jawa Barat. Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut perlu terus mendapat perhatian dalam arah pembangunan ke depan.
Andhika Soroti Akses Pendidikan di Daerah
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Andhika adalah pemerataan akses pendidikan menengah. Ia sebelumnya menyoroti masih adanya kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan anak-anak di wilayah pedesaan dan pinggiran untuk melanjutkan pendidikan. Jarak menuju sekolah juga dapat menjadi hambatan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Menurut Andhika, pembangunan pendidikan tidak berhenti pada penyediaan gedung sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan guru, kualitas pembelajaran, sarana pendukung, dan akses transportasi bagi peserta didik.
Pemerataan pendidikan menjadi penting karena kesempatan memperoleh pendidikan tidak seharusnya ditentukan oleh lokasi tempat tinggal. Anak-anak di daerah perlu memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan masa depan.
Infrastruktur Harus Membuka Akses Ekonomi
Andhika juga menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemerataan. Jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan fasilitas publik memiliki manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.
Infrastruktur yang baik dapat memperlancar akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi. Bagi petani, irigasi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi.
Karena itu, keberhasilan pembangunan menurut Andhika tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang selesai. Manfaat yang dirasakan masyarakat juga perlu menjadi ukuran utama.
Pembangunan infrastruktur di wilayah yang selama ini belum menjadi pusat pertumbuhan diharapkan dapat membuka akses dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan Masyarakat Jadi Ukuran
Pemerataan pembangunan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, pembangunan fisik perlu berjalan bersama program pemberdayaan ekonomi.
Andhika melihat UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan penciptaan lapangan kerja sebagai sejumlah sektor yang dapat diperkuat. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengembangkan usaha dan memperoleh pendapatan yang lebih baik.
Upaya tersebut juga penting dalam menjawab persoalan kemiskinan di Jawa Barat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan sumber, tingkat kemiskinan Jawa Barat pada 2025 tercatat 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Andhika berharap pemerintah, DPRD, dan masyarakat terus memperkuat kerja sama dalam pembangunan. Kemerdekaan menurutnya harus tercermin dari hadirnya pelayanan dasar, infrastruktur yang memadai, kesempatan pendidikan, serta peluang ekonomi bagi masyarakat di seluruh Jawa Barat.
Dengan pemerataan tersebut, kemajuan Jawa Barat diharapkan tidak hanya terlihat di pusat-pusat pertumbuhan. Masyarakat di desa dan pelosok juga perlu merasakan manfaat pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan.
