gerindrajabar.id — Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, Toto Tohari, mengapresiasi keberhasilan tersebut. Menurutnya, opini WTP menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah setelah sebelumnya Kabupaten Kuningan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Tata Kelola Keuangan Perlu Terus Diperkuat
Toto menilai predikat WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan pemerintahan. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
WTP Harus Berdampak bagi Masyarakat
Toto menegaskan keberhasilan meraih opini WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap program yang dibiayai APBD harus memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Ia berharap setiap anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga Kabupaten Kuningan.
Perkuat Pengawasan dan Sistem Internal
Selain itu, Toto mengingatkan pentingnya memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan harus terus diperbaiki agar kualitas tata kelola semakin meningkat.
Menurutnya, konsistensi dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik akan membantu pemerintah daerah mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
Gerindra Siap Jalankan Fungsi Pengawasan
Toto memastikan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan tersebut dilakukan secara objektif dan konstruktif sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus terjalin sehingga pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.
