gerindrajabar.id — Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor mulai mengalami penurunan pasokan air bersih. Berdasarkan informasi di lapangan pada awal Juli 2026, kondisi tersebut terjadi di Kecamatan Citeureup, Nanggung, Babakan Madang, Jasinga, Tenjo, Cariu, Ciampea, dan Cigudeg. Situasi ini mendorong perlunya langkah antisipasi agar dampak kekeringan tidak semakin meluas.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati, menilai penguatan infrastruktur sumber daya air menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak musim kemarau di berbagai daerah. Menurutnya, kesiapan infrastruktur akan membantu mengurangi risiko krisis air bersih sekaligus menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Prasetyawati mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 1404/PB.02/BPBD pada 1 Juli 2026 sebagai upaya mempercepat penanganan dampak kekeringan. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi musim kemarau.
Infrastruktur Air Perlu Diperkuat
Prasetyawati mengatakan berkurangnya pasokan air bersih merupakan dampak yang paling sering dirasakan masyarakat saat musim kemarau. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap sektor pertanian yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat berbagai infrastruktur pendukung. Program seperti pipanisasi, pemeliharaan jaringan irigasi, serta normalisasi saluran air harus menjadi bagian dari langkah antisipasi yang dilakukan sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
Ketahanan Pangan Harus Dijaga
Menurut Prasetyawati, ketersediaan air memiliki hubungan erat dengan ketahanan pangan. Apabila pasokan air terganggu, produktivitas pertanian juga berpotensi menurun sehingga memengaruhi ketersediaan bahan pangan.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terus ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan lebih efektif. Perencanaan yang baik dinilai penting untuk menjamin kualitas pekerjaan sekaligus memaksimalkan penggunaan anggaran.
Kolaborasi Semua Pihak Dibutuhkan
Prasetyawati juga menyoroti pentingnya pemanfaatan situ yang telah direvitalisasi di Kabupaten Bogor sebagai cadangan air selama musim kemarau. Menurutnya, keberadaan situ harus dioptimalkan agar mampu membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ketika pasokan mulai berkurang.
Selain pemerintah, dunia usaha juga diharapkan berperan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan berupa penyediaan tangki air maupun sarana pendukung lainnya dinilai dapat membantu masyarakat di wilayah yang rentan mengalami krisis air.
Prasetyawati berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat agar penanganan kekeringan berjalan lebih efektif. Dengan langkah antisipasi yang terencana, dampak musim kemarau terhadap kebutuhan air bersih dan ketahanan pangan di Jawa Barat diharapkan dapat diminimalkan.
