gerindrajabar.id — Derasnya arus informasi di era digital membuat kemampuan menyaring dan memahami informasi menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Setiap informasi yang diterima melalui media, baik dari lembaga penyiaran maupun platform digital, perlu dicermati sebelum dipercaya atau disebarluaskan.
Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Gerindra, H. Syahrir, S.E., M.IPOL., menyerukan pentingnya sikap kritis dalam menghadapi berbagai informasi tersebut. Syahrir yang juga Ketua Dewan Pembina Gerakan Literasi Nasional (GLN) Gareulis Provinsi Jawa Barat menyampaikan hal itu dalam kegiatan Ngawangkong Atikan Penyiaran bertema “Pengawasan Semesta” di SMAN 6 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut Syahrir, kemudahan memperoleh informasi melalui telepon genggam harus diimbangi kemampuan untuk memeriksa isi dan sumbernya. Masyarakat perlu mempertimbangkan kebenaran serta dampak sebuah informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Syahrir Ingatkan Bahaya Informasi yang Tidak Disaring
Syahrir mengatakan kebiasaan menyaring informasi perlu menjadi bagian dari aktivitas bermedia sehari-hari. Informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya sebaiknya tidak langsung diteruskan kepada orang lain.
Kehati-hatian tersebut semakin diperlukan karena perkembangan media digital membuat berbagai jenis konten dapat beredar dengan cepat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengakses informasi, tetapi juga perlu memahami konteks dan dampaknya.
Syahrir turut mengingatkan adanya konten yang berpotensi memberikan pengaruh negatif, seperti kekerasan seksual, perundungan atau bullying, serta narasi yang mengarah pada tindakan tidak baik.
Menurutnya, nilai sosial, budaya, dan norma yang berlaku di masyarakat tetap perlu menjadi pertimbangan ketika seseorang mengonsumsi maupun menyebarkan konten digital.
Literasi Media Perlu Jadi Kebiasaan
Sebagai Ketua Dewan Pembina GLN Gareulis Jawa Barat, Syahrir melihat penguatan literasi memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang lebih cakap menghadapi arus informasi. Literasi tidak berhenti pada kemampuan membaca, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.
Lingkungan sekolah menjadi salah satu ruang penting untuk menanamkan kebiasaan tersebut kepada generasi muda. Namun, menurut Syahrir, kemampuan menyaring informasi tetap dibutuhkan oleh seluruh masyarakat karena paparan informasi digital tidak mengenal batas usia.
DPRD Jawa Barat juga mendukung berbagai upaya edukasi yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media secara bijak. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan maupun konten yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial.
Pengawasan Penyiaran Butuh Keterlibatan Bersama
Dalam kegiatan yang sama, Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiyana Slamet, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap isi siaran dan media berbasis internet tidak dapat dilakukan oleh satu institusi. Keterlibatan pemerintah, lembaga pengawas, sekolah, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk membangun pengawasan yang lebih luas.
Hingga Agustus 2026, KPID Jawa Barat mencatat sekitar 263 aduan masyarakat terkait isi siaran. Aduan tersebut disampaikan melalui sejumlah kanal, termasuk Sapa Warga, hotline KPID Jawa Barat, dan pesan langsung melalui Instagram.
Partisipasi masyarakat menjadi bagian dari konsep “Pengawasan Semesta” yang diusung KPID Jawa Barat. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pengguna media, tetapi juga memiliki peran dalam mengawasi konten yang beredar.
Bagi Syahrir, semakin kuat kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi, semakin besar pula peluang terciptanya ruang digital yang sehat. Sikap kritis perlu dibangun agar perkembangan teknologi membawa manfaat, bukan justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
