gerindrajabar.id — Kesepakatan anggaran antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan pada tahun 2027. Melalui kesepakatan tersebut, berbagai program prioritas pemerintah daerah dapat mulai disiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).
Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Mayjen (Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH, MH, mengapresiasi tercapainya kesepakatan tersebut. Menurutnya, KUA PPAS menjadi bagian penting dari proses perencanaan agar pembangunan Jawa Barat dapat berjalan secara berkelanjutan.
Taufik mengatakan kesinambungan pembangunan diperlukan untuk memastikan program pemerintah tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
KUA PPAS Jadi Landasan Program 2027
Menurut Taufik, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang matang sejak tahap awal. KUA PPAS menjadi salah satu instrumen penting untuk menyusun arah kebijakan serta menentukan prioritas anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.
Ia menilai kesepakatan KUA PPAS 2027 dapat menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai program strategis. Pelaksanaannya diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Untuk mewujudkan kesejahteraan, dibutuhkan kesinambungan pembangunan di berbagai level pemerintahan,” ujar Taufik.
Ia menambahkan, proses perencanaan anggaran harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program yang nantinya masuk dalam APBD Jawa Barat 2027 memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Layanan Dasar Jadi Perhatian
Dalam rancangan prioritas pembangunan Jawa Barat 2027, layanan dasar menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian. Program-program yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat diharapkan dapat memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Sejumlah kebutuhan dasar yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, serta penyediaan permukiman yang layak. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki kaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Taufik berharap program peningkatan layanan dasar tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersusunnya kebijakan dan anggaran, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Harapan pihak legislatif Jabar, dengan ditetapkannya program peningkatan layanan kebutuhan dasar ini, yang meliputi pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan permukiman yang layak dapat direalisasikan secara tuntas,” ujar Taufik.
Dengan telah disepakatinya KUA PPAS 2027, Pemprov dan DPRD Jawa Barat memiliki pijakan bersama untuk melanjutkan tahapan penyusunan anggaran. Tahapan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan serta semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
