gerindrajabar.id — Keberlangsungan sektor pertambangan di Kabupaten Bandung Barat menjadi perhatian berbagai pihak setelah muncul sejumlah persoalan yang berdampak terhadap aktivitas usaha maupun para pekerja. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya dialog antara masyarakat, pelaku usaha, dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin (14/7/2025). Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait aktivitas pertambangan di kawasan Citatah, Kabupaten Bandung Barat.
Audiensi diterima oleh legislator Gerindra di Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Ketua Komisi Rizaldy Danar Priambodo, angggota Komisi IV Abdul Karim dan Daddy Rohanady.
Aspirasi Pekerja dan Pelaku Usaha Disampaikan
Dalam audiensi tersebut, Pengurus Daerah Pemuda PUI Kabupaten Bandung Barat menyampaikan advokasi mengenai kondisi para pekerja tambang Citatah yang terdampak kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, perwakilan Himpunan Pengusaha Pekerja Masyarakat Tambang Kabupaten Bandung Barat turut menyampaikan aspirasi mengenai proses pengesahan Kuota Tambang Tahunan (KTT) serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai masih mengalami kendala pada tahun berjalan.
Berbagai masukan yang disampaikan menjadi perhatian Komisi IV DPRD Jawa Barat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat.
DPRD Jabar Buka Ruang Dialog
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan audiensi tersebut. Menurutnya, forum dialog seperti ini menjadi ruang penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, pekerja, maupun pelaku usaha yang terdampak persoalan di sektor pertambangan.
Ia menilai sektor tambang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul perlu dibahas melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif agar dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi dunia usaha, melindungi kepentingan para pekerja, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Kolaborasi untuk Keberlanjutan Sektor Tambang
Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama legislator Fraksi Partai Gerindra mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertambangan di Kabupaten Bandung Barat.
Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pertambangan. Di sisi lain, pengelolaan sektor tersebut juga diharapkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tambang.
Melalui audiensi ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan kebijakan. Dengan komunikasi yang berkelanjutan, sektor pertambangan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan tetap mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
