gerindrajabar.id — Peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam memperluas perlindungan pekerja sektor maritim. Langkah ini diperkuat melalui kebijakan yang mengacu pada standar internasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (01/05/2026).
Standar Internasional untuk Nelayan
Melalui kebijakan ini, Indonesia mulai menerapkan standar global dalam melindungi nelayan. Aturan yang diadopsi mencakup keselamatan kerja, kondisi kerja yang layak, hingga jaminan kesejahteraan awak kapal perikanan.
Dengan adanya standar tersebut, nelayan diharapkan mendapatkan perlindungan yang lebih jelas, baik saat bekerja di laut maupun dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai pekerja.
Program Kampung Nelayan Dipercepat
Selain itu, Presiden Prabowo tegaskan pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan pada tahun ini. Program tersebut akan berlanjut dengan penambahan 1.500 kampung nelayan setiap tahun pada periode berikutnya.
Setiap kampung akan dilengkapi fasilitas seperti pabrik es, sarana produksi, serta dukungan kapal bagi nelayan. Program ini diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 6 juta nelayan dan berdampak pada lebih dari 20 juta anggota keluarga.
Dorong Percepatan RUU Ketenagakerjaan
Di sisi lain, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih adil bagi seluruh pekerja.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang disusun harus berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya kaum buruh.
Melalui kombinasi kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kesejahteraan pekerja, termasuk nelayan, terus meningkat secara berkelanjutan.
Leave a Reply