gerindrajabar.id — Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026 berpotensi menimbulkan berbagai dampak di sejumlah wilayah Jawa Barat. Salah satu yang perlu diantisipasi adalah risiko kekeringan yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini melalui koordinasi yang kuat antarinstansi. Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai lembaga dan pemangku kepentingan.
Koordinasi Jadi Kunci Penanganan Bencana
Taufik mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau. Salah satunya melalui sinergi dengan TNI dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurutnya, pola kerja sama lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat respons terhadap berbagai kondisi darurat yang terjadi di masyarakat.
Perkuat Semangat Gotong Royong
Taufik menilai kolaborasi antarinstansi sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Dengan kerja sama yang baik, berbagai program penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia menambahkan bahwa koordinasi yang terbangun tidak hanya penting dalam tahap penanganan, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan mitigasi risiko bencana.
Antisipasi Dampak Kekeringan
Menurut Taufik, salah satu dampak yang perlu mendapat perhatian selama musim kemarau adalah potensi kesulitan memperoleh air bersih di sejumlah daerah. Karena itu, langkah-langkah antisipatif perlu disiapkan sebelum kondisi kekeringan mencapai puncaknya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan, termasuk memastikan distribusi bantuan berjalan cepat apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan akibat berkurangnya pasokan air.
Percepat Bantuan untuk Masyarakat
Taufik berharap koordinasi yang telah dibangun dapat mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak sosial maupun ekonomi akibat bencana kekeringan.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai lembaga terkait agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
