gerindrajabar.id — Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah berdiskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan tersebut membahas pengelolaan lahan gambut, pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pemanfaatan riset dan teknologi.
Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan. Badan ini juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan melibatkan ilmuwan serta profesional. Badan tersebut juga akan didukung anggaran untuk menjalankan upaya pencegahan, khususnya di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pengelolaan Gambut Berbasis Riset
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa keterlibatan ilmuwan menjadi bagian penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan gambut. BPGMN akan didukung para ilmuwan dan saintis agar kebijakan pengelolaan kawasan dapat menggunakan data serta hasil penelitian sebagai dasar.
Pemetaan kawasan juga akan diperkuat untuk mengetahui karakteristik dan potensi lahan gambut. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kawasan yang sesuai bagi budidaya tanaman, perikanan, maupun bentuk pemanfaatan lainnya.
Pengetahuan ilmiah juga akan dipadukan dengan praktik baik dan kearifan lokal yang berkembang di kawasan gambut. Riset dan kajian mengenai gambut akan terus dilanjutkan untuk mendukung pengelolaan kawasan yang lebih terarah.
Teknologi Deteksi hingga Penanganan Kebakaran
Penguatan teknologi menjadi bagian lain dari pembahasan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan mendukung BPGMN, terutama dalam sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot.
Pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) juga disiapkan untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. Selain itu, para ahli membahas berbagai teknologi penanganan kebakaran, seperti water injection, pompa di tingkat desa, pompa cepat, hingga bahan alternatif untuk pemadaman.
Penguatan respons di lapangan juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Pendekatan ini mencakup upaya mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin sekaligus menyiapkan penanganan ketika titik api ditemukan.
Pencegahan Melibatkan Desa dan Masyarakat
Pencegahan karhutla juga diarahkan berbasis desa dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi bagian dari pendekatan tersebut karena masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi memiliki peran dalam memberikan respons awal.
Selain pencegahan, pemerintah juga membahas aspek ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hidrologi gambut. Pengembangan sumber mata pencaharian menjadi bagian dari solusi agar pengelolaan kawasan berjalan bersama dengan kebutuhan masyarakat. Sagu dibahas sebagai pilihan jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, sedangkan tanaman hortikultura menjadi alternatif jangka pendek.
Aspek edukasi turut masuk dalam pembahasan. Pengetahuan mengenai pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran dapat diperkuat melalui sekolah serta pengembangan kurikulum.
Dengan luas kawasan gambut Indonesia yang disebut mencapai lebih dari 33 juta hektare, pengelolaannya membutuhkan dukungan riset, teknologi, pemetaan, masyarakat, dan pemanfaatan lahan yang sesuai. Melalui pembentukan BPGMN, berbagai pendekatan tersebut diarahkan untuk menjadi bagian dari pengelolaan gambut dan mangrove sekaligus memperkuat pencegahan karhutla.
