CARI BERITA & INFORMASI

Survei PPI: Kepuasan terhadap Prabowo di Kawasan Jawa Barat dan Sekitarnya Capai 65,5 Persen

Survei PPI Jawa Barat dan kawasan sekitarnya mencatat tingkat kepuasan 65,5 persen terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto terkait hasil Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) tahun 2026. (Ilustrasi AI: Redaksi Gerindra Jawa Barat)

BANDUNG — Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebesar 65,5 persen di kawasan gabungan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Temuan tersebut merupakan bagian dari Survei Nasional PPI bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang dirilis pada Minggu (18/10/2026). Survei dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi Indonesia.

Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai penilaian responden terhadap kinerja Presiden Prabowo, termasuk di kawasan yang mencakup Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Survei PPI Catat Kepuasan 65,5 Persen di Kawasan Jawa Barat, Banten, dan DKI

Berdasarkan hasil pemetaan geografis PPI, kawasan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta secara gabungan mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 65,5 persen.

Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan nasional terhadap Presiden Prabowo yang berada pada 65,2 persen.

Namun, karena data disajikan dalam kelompok wilayah, hasil 65,5 persen tidak dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan khusus masyarakat Jawa Barat.

Baca JugaPrasetyawati Serap Aspirasi Warga Ciseeng, Program MBG Dirasakan Bermanfaat

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat secara terpisah, diperlukan data hasil survei pada tingkat provinsi yang belum tercantum dalam publikasi yang digunakan sebagai sumber artikel ini.

Survei PPI menunjukkan kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 65,2 persen, kepuasan pemerintah 65,4 persen, dan optimisme publik 67 persen
Infografik hasil Survei Nasional Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebesar 65,2 persen, kepuasan terhadap pemerintah sebesar 65,4 persen, serta optimisme publik sebesar 67 persen. (Ilustrasi: AI/Redaksi Gerindra Jawa Barat; Data: PPI)

Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Presiden Prabowo

Secara nasional, Survei PPI menunjukkan bahwa 65,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Persentase tersebut terdiri atas 62,3 persen responden yang menyatakan puas dan 2,9 persen yang menyatakan sangat puas.

Hasil survei juga mencatat tingkat kepuasan terhadap jalannya pemerintahan secara keseluruhan sebesar 65,4 persen.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa survei mengukur dua hal, yaitu penilaian terhadap kinerja Presiden secara khusus dan penilaian terhadap pemerintahan secara umum.

Dalam konteks Jawa Barat, hasil pemetaan kawasan dapat digunakan sebagai informasi awal untuk memahami persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional. Namun, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya perbedaan tingkat kepuasan antarkabupaten atau antarkota di Jawa Barat.

Baca JugaPresiden Prabowo Arahkan Jajaran Pemerintah Perkuat Soliditas dan Kinerja untuk Rakyat

Metodologi dan Batas Interpretasi Survei PPI

Survei Parameter Politik Indonesia dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat atau multistage random sampling.

PPI melaporkan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,83 persen untuk hasil survei nasional.

Margin of error tersebut tidak dapat langsung diberlakukan pada kelompok Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta karena jumlah sampel khusus kawasan tersebut tidak dijelaskan dalam sumber yang digunakan.

Dengan demikian, angka kepuasan 65,5 persen perlu dipahami sebagai hasil pengukuran responden pada kawasan gabungan, bukan sebagai hasil survei tersendiri untuk Provinsi Jawa Barat.