gerindrajabar.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-15 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut oleh Pemprov Jawa Barat.
Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) Taufik Hidayat, S.H., M.H. Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik.
Namun demikian, Taufik mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif semata. Raihan WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
WTP Harus Sejalan dengan Kualitas Pembangunan
Taufik menilai opini WTP merupakan indikator penting dalam menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, keberhasilan tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kualitas program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tertib administrasi keuangan, tetapi juga oleh manfaat pembangunan yang dirasakan warga.
Karena itu, capaian WTP diharapkan menjadi pendorong bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Berperan dalam Fungsi Pengawasan
Taufik Hidayat menjelaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP juga tidak terlepas dari peran DPRD Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari evaluasi penggunaan anggaran hingga pemberian rekomendasi terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD bertujuan memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Perlu Dipertahankan
Taufik menilai capaian WTP ke-15 secara berturut-turut mencerminkan adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat.
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia berharap kerja sama yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Menurut Taufik, capaian opini WTP seharusnya menjadi langkah awal untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dengan tata kelola keuangan yang baik, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan program pembangunan yang tepat sasaran serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, pembangunan di Jawa Barat diharapkan dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.
Leave a Reply