gerindrajabar.id — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 perlu mengutamakan manfaat nyata bagi masyarakat. Besarnya anggaran dan tingkat penyerapan belanja tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Barat melalui Anggota Fraksi Gerindra, Daddy Rohanady, saat membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Jawa Barat 2027 dalam rapat paripurna, Jumat (30/10/2026).
Dalam pandangan fraksinya, Daddy menegaskan bahwa APBD memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Keberhasilan APBD, menurut Fraksi Gerindra, perlu dilihat dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur.
Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan melalui anggaran daerah harus memiliki sasaran dan manfaat yang jelas. Program pemerintah juga perlu dilengkapi indikator keberhasilan yang terukur agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara objektif.
Gerindra Minta Target PAD Disusun secara Realistis
Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra dalam rancangan APBD 2027 adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Daddy menyampaikan bahwa target PAD sebesar Rp18,211 triliun perlu disusun berdasarkan potensi riil dan perhitungan yang realistis. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat kecil maupun pelaku usaha.
“Kami memberikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan struktur APBD 2027. Salah satu perhatian utama adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” kata Daddy Rohanady.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui pembenahan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga perlu menertibkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal. Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah juga perlu ditingkatkan.
Di sisi lain, pemerintah perlu mengantisipasi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan target pendapatan transfer sekitar Rp10,9 triliun, Pemprov Jabar diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan alokasi atau keterlambatan penyaluran dana.
Belanja Daerah Perlu Lebih Produktif
Tidak hanya pendapatan, komposisi belanja daerah juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Pemerintah provinsi diminta mengevaluasi belanja operasi agar penggunaannya lebih efisien dan produktif.
Belanja rutin serta kebutuhan administratif perlu dikelola secara disiplin. Sebaliknya, anggaran yang mendukung pelayanan publik, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur perlu memperoleh perhatian memadai.
Daddy menjelaskan bahwa penguatan belanja modal juga penting untuk menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Beberapa sektor yang perlu menjadi perhatian meliputi pembangunan dan pemerataan jalan serta jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi, pengendalian banjir, hingga sarana pelayanan publik lainnya.
Penentuan lokasi pembangunan pun perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan antarwilayah harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Masyarakat di berbagai daerah juga perlu memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menikmati hasil pembangunan.
Minta Pembahasan APBD Berbasis Data dan Terukur
Dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan jawaban yang jelas, lengkap, dan berbasis data terhadap berbagai catatan yang telah disampaikan dalam pandangan umum.
Jawaban tersebut diharapkan memuat rincian alokasi anggaran, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan. Informasi itu diperlukan agar setiap program dapat ditelaah dan dipertanggungjawabkan.
Daddy menegaskan bahwa pembahasan APBD tidak boleh berhenti pada penyusunan angka dan pembagian alokasi anggaran. Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan APBD 2027, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat berharap anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat pemerataan di seluruh wilayah Jawa Barat.
