gerindrajabar.id — Kebijakan moratorium penerbitan izin pembangunan perumahan baru di Jawa Barat perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk membenahi tata ruang secara menyeluruh. Evaluasi tersebut penting agar kebutuhan hunian masyarakat tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan penduduk.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati, yang juga Anggota Komisi IV DPRD Jabar, menilai penataan ruang harus menjadi perhatian utama selama kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan masih berlaku.
Menurut Prasetyawati, Jawa Barat merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus kawasan penyangga utama ibu kota. Perkembangan tersebut membawa konsekuensi berupa peningkatan urbanisasi, alih fungsi lahan, serta perluasan kawasan industri dan permukiman.
Kondisi itu membutuhkan pengelolaan tata ruang yang lebih terarah. Sebab, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari berkurangnya lahan pertanian hingga meningkatnya risiko bencana.
“Izin perumahan baru merupakan salah satu komponen yang harus ada ketentuan tata ruang baru,” ungkap Prasetyawati dalam keterangannya kepada media.
Moratorium Perumahan Perlu Diikuti Evaluasi Tata Ruang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada 13 Desember 2025.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengevaluasi pemanfaatan ruang dan mengantisipasi risiko bencana. Selama penerapannya, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap kawasan yang layak untuk pengembangan permukiman.
Prasetyawati menilai moratorium tidak seharusnya hanya dipahami sebagai penghentian sementara penerbitan izin. Kebijakan ini juga perlu menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai wilayah yang dapat dikembangkan serta kawasan yang harus dilindungi.
“Melalui moratorium perumahan diharapkan akan segera terpetakan kawasan mana saja yang bisa dibangun rumah-rumah baru,” kata Prasetyawati.
Ia menekankan bahwa kebutuhan hunian akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, sektor properti juga memiliki kontribusi terhadap kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan tata kelola ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Tiga Tantangan Utama Penataan Ruang Jawa Barat
Prasetyawati mengidentifikasi tiga persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Pertama, alih fungsi lahan pertanian dan kawasan resapan air. Perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta zona hijau menjadi kawasan industri dan permukiman dapat mengancam ketahanan pangan. Selain itu, perubahan tersebut berpotensi mengganggu sistem penyerapan air secara alami.
Kedua, ketimpangan infrastruktur dan pertumbuhan kawasan. Perkembangan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan mendorong urbanisasi. Tanpa perencanaan yang tepat, kondisi tersebut dapat memperbesar persoalan permukiman kumuh, keterbatasan air bersih, dan kemacetan.
Ketiga, pengawasan serta penegakan hukum yang belum optimal. Pelanggaran pemanfaatan ruang masih menjadi persoalan ketika pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan zonasi. Termasuk di dalamnya aktivitas pembangunan di kawasan yang memiliki risiko bencana.
“Ketiga tantangan tersebut harus segera mendapatkan penanganan yang serius. Tidak bisa diabaikan,” jelasnya.
Sinkronisasi Tata Ruang dan Penegakan Hukum
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Prasetyawati menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat melalui Komisi IV terus mengawal langkah perbaikan tata ruang. Salah satu hal penting adalah menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dengan rencana tata ruang di 27 kabupaten dan kota.
Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pembangunan antarwilayah tidak saling berbenturan. Selain itu, kesesuaian perencanaan juga penting untuk menjaga kawasan lindung yang memiliki keterkaitan lintas daerah.
Prasetyawati juga meminta instansi terkait bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan pengawasan dan menindak pelanggaran tata ruang secara konsisten. Penindakan perlu berlaku bagi pengembang berskala besar maupun perseorangan.
Di samping itu, peta kawasan rawan bencana harus menjadi salah satu acuan utama dalam penentuan lokasi pembangunan. Wilayah yang berada di lintasan sesar aktif, lereng curam, serta kawasan rawan banjir perlu mendapat perhatian khusus agar tidak berkembang menjadi permukiman padat yang membahayakan masyarakat.
Pembangunan Hunian Tetap Perlu Memperhatikan Keselamatan
Prasetyawati menegaskan bahwa pembenahan tata ruang harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Pemerintah tetap perlu memperhatikan penyediaan rumah layak dan terjangkau, pembangunan infrastruktur konektivitas jalan, serta fasilitas pengelolaan sampah dan limbah, termasuk tempat pengolahan sampah regional (TPPAS).
Menurutnya, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya perlu ditempatkan dalam perencanaan yang seimbang agar pertumbuhan wilayah tidak mengorbankan keselamatan penduduk maupun ruang hidup generasi mendatang.
“Pembangunan tidak boleh dihentikan, tetapi tata caranya harus diatur secara bijak. Kita butuh ruang untuk pertumbuhan ekonomi, namun jangan sampai mengorbankan keselamatan serta ruang hidup generasi mendatang,” tutup Prasetyawati.
Melalui evaluasi moratorium dan pembenahan tata ruang, ia berharap Jawa Barat memiliki arah pembangunan permukiman yang lebih terencana, aman, dan berkelanjutan.




