CARI BERITA & INFORMASI

Taufik Hidayat: Pemulihan Rumah Korban Bencana Kabupaten Bandung Perlu Dukungan Rutilahu

Taufik Hidayat membahas dukungan Rutilahu Kabupaten Bandung bagi warga terdampak bencana angin kencang.

gerindrajabar.id — Sebanyak 285 rumah warga mengalami kerusakan akibat angin kencang yang melanda Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, pada pertengahan hari Sabtu, 14November 2026. Dampak bencana tersebut dirasakan oleh 288 kepala keluarga (KK) yang tempat tinggalnya terdampak.

Besarnya kerusakan membuat penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pembersihan lingkungan dan perbaikan darurat. Warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal juga membutuhkan kepastian bantuan agar dapat kembali memiliki hunian yang layak.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung, Mayjen (Purn.) Dr. Taufik Hidayat, S.H., M.H., meminta sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung terus berlanjut. Ia menilai penanganan bencana perlu mencakup kebutuhan jangka pendek sekaligus pemulihan jangka panjang.

“Penanganan itu tak hanya untuk penanganan jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang karena banyaknya rumah warga sebagai komponen kebutuhan dasar yang mengalami kerusakan,” ungkap Taufik dalam keterangannya kepada media.

Pendataan Rumah Rusak Perlu Dituntaskan

Berdasarkan data BPBD Jawa Barat yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, bencana angin kencang tersebut menyebabkan 285 rumah mengalami kerusakan. Jumlah itu berdampak pada 288 KK di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu.

Taufik menjelaskan, penanganan awal telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut mencakup pembersihan bangunan dan lingkungan di desa-desa terdampak.

Namun, proses pemulihan membutuhkan pendataan yang menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan tingkat kerusakan setiap rumah, baik kategori ringan, sedang, maupun berat.

Pemetaan tersebut penting agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga. Selain itu, pendataan yang lengkap membantu pemerintah mengidentifikasi warga yang membutuhkan tempat tinggal sementara karena rumahnya mengalami kerusakan parah.

“Melalui pemetaan tersebut dapat terselesaikan masyarakat yang mengalami kerusakan rumah yang cukup parah dapat terinventaris secara keseluruhan,” kata Taufik.

Menurutnya, inventarisasi kerusakan bukan sekadar kegiatan administratif. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat agar tidak kehilangan tempat tinggal tanpa memperoleh kepastian penanganan.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan solusi sementara bagi keluarga yang rumahnya belum dapat ditempati. Kebutuhan tempat tinggal menjadi salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan selama proses pemulihan berlangsung.

Anggaran Rutilahu 2027 Diusulkan untuk Warga Terdampak

Selain penanganan darurat, Taufik menyoroti kebutuhan anggaran untuk memperbaiki rumah warga dalam jangka panjang. Ia meminta pemerintah segera menyiapkan pembiayaan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Salah satu solusi yang disampaikan adalah memprioritaskan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Bandung tersebut.

Menurut Taufik, program Rutilahu yang selama ini menjadi agenda dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat diarahkan untuk membantu memperbaiki rumah warga yang rusak akibat angin kencang.

Ia juga menilai Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menyelaraskan anggaran Rutilahu daerah dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Barat. Sinergi pembiayaan tersebut diperlukan agar penanganan kerusakan rumah di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu dapat berjalan lebih terarah.

Dengan demikian, bantuan perbaikan rumah tidak hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menyelaraskan program sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran masing-masing.

“Harapan pihak legislatif Jabar dalam APBD Provinsi Jabar tahun 2027, kerusakan rumah di wilayah itu harus bisa diselesaikan melalui anggaran Rutilahu,” tutup Taufik.

Usulan tersebut menempatkan pemulihan tempat tinggal sebagai bagian penting dari penanganan bencana. Sebab, setelah kondisi darurat teratasi, warga tetap membutuhkan hunian yang aman dan layak untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari.