gerindrajabar.id — Musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Dampaknya tidak hanya berkurangnya pasokan air bersih, tetapi juga terganggunya aktivitas pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan. Kondisi tersebut membutuhkan langkah cepat agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah awal yang tepat melalui kebijakan antisipasi menghadapi musim kemarau. Menurutnya, kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat.
Infrastruktur Air Harus Menjadi Prioritas
Berkurangnya debit air mulai dirasakan di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur sumber daya air masih perlu terus diperkuat.
Karena itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu mempercepat pembangunan jaringan pipanisasi, pemeliharaan saluran irigasi, serta normalisasi aliran sungai. Infrastruktur tersebut akan membantu menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau berlangsung.
Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air juga sangat menentukan keberlangsungan sektor pertanian. Jika pasokan air terganggu, produktivitas pertanian berpotensi menurun.
Perencanaan Tidak Cukup untuk Jangka Pendek
Menurut Prasetyawati, penanganan kekeringan tidak boleh hanya bersifat sementara. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan jangka panjang agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah mengoptimalkan fungsi situ atau embung yang telah direvitalisasi di Kabupaten Bogor. Infrastruktur tersebut dapat menjadi cadangan air ketika musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sumber daya air juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.
Kolaborasi Perlu Terus Diperkuat
Upaya menghadapi kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung langkah mitigasi.
Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun perusahaan swasta dapat membantu penyediaan tangki air bersih serta sarana pendukung lainnya di wilayah yang mengalami krisis air.
Kolaborasi tersebut dinilai akan mempercepat penanganan dampak musim kemarau sekaligus membantu masyarakat yang terdampak secara langsung.
Pengawasan Harus Berjalan Optimal
Prasetyawati juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh program penanganan kekeringan di Jabar. Pengawasan diperlukan agar setiap infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi secara optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat. Dengan langkah tersebut, antisipasi dampak kekeringan di Jabar dapat berjalan lebih efektif sehingga kebutuhan air bersih tetap terjaga dan sektor pertanian tetap produktif selama musim kemarau.
